PatiToday.com, Sumenep - Penanganan kekeringan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, membutuhkan langkah yang lebih terencana agar masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Selain mempercepat distribusi bantuan, kesiapan infrastruktur dan pemetaan wilayah rawan kekeringan dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kekeringan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Muhri menilai, penanganan kekeringan seharusnya tidak hanya berorientasi pada bantuan darurat ketika warga mulai kesulitan memperoleh air. Persiapan program dan dukungan infrastruktur perlu dilakukan lebih awal agar bantuan dapat tersedia saat dibutuhkan masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana bantuan sumur bor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai, persiapan program tersebut semestinya dilakukan beberapa bulan sebelum musim kekeringan mencapai puncaknya.
“Harusnya kita semua, termasuk saya, menyiapkan dari awal. Misalnya, rencana bantuan Pemprov itu sebenarnya tiga atau empat bulan lalu sudah harus siap,” ujar Muhri. Rabu ( 28/10/2026)
Meski menyoroti keterlambatan persiapan, ia tetap mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi yang dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Tidak apa-apa, lebih baik lambat daripada tidak sama sekali,”tegasnya.
Muhri berharap bantuan sumur bor tersebut segera direalisasikan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat di wilayah terdampak. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan bantuan sesuai peruntukan dan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Menurutnya, DPRD Sumenep akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
Selain mengawal bantuan dari pemerintah provinsi, Muhri menyebut Komisi III DPRD Sumenep telah beberapa kali membahas upaya mitigasi kekeringan bersama sejumlah OPD, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Ia menjelaskan, DPUTR memiliki sejumlah kegiatan yang berpotensi mendukung penyediaan air bersih, salah satunya melalui pengeboran sumur di wilayah yang membutuhkan. Namun, keterbatasan kegiatan dan jangkauan program menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan seluruh daerah terdampak.
“Dinas PUTR memiliki kegiatan untuk penyediaan air, baik melalui pengeboran maupun cara lainnya. Itu sudah kita siapkan, tetapi kegiatan yang tersedia memang terbatas,” jelasnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak tersebut. Menurutnya, persoalan kekeringan tidak dapat ditangani hanya oleh satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama dan pembagian peran yang jelas.
Muhri berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan para wakil rakyat dapat memperkuat upaya penanganan kekeringan di Sumenep. (Min)
