PatiToday.com, Pati – Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan komitmen penuh dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertemuan krusial ini berlangsung di Ruang Pragolo Setda Pati pada Senin, 6 Oktober 2025, menandai langkah serius Pemkab Pati dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.
Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra menyoroti pentingnya standar kebersihan dan sanitasi dalam pelaksanaan MBG.
"Program Makan Bergizi Gratis ini adalah inisiatif strategis nasional untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Oleh karena itu, kualitas dan keamanan pangan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Bupati Pati, Sudewo, juga secara aktif memantau perkembangan program ini, bahkan bergabung dalam grup koordinasi MBG untuk memastikan setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai standar.
"Bapak Bupati sangat konsen memantau jalannya MBG ini karena ini adalah program nasional yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda kita. Harapan kami, sertifikat SLHS tidak hanya sekadar dokumen formal, tetapi harus menjadi landasan kuat agar Standar Operasional Prosedur (SOP) higiene dan sanitasi benar-benar dijalankan di setiap dapur penyedia makanan," jelas Risma Ardhi Chandra, menekankan filosofi di balik kewajiban sertifikasi ini.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Bupati Pati juga mengeluarkan instruksi tegas terkait batas waktu kepemilikan SLHS. Seluruh dapur penyedia layanan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pati diwajibkan sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebelum akhir Oktober 2025. Kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi; dapur yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi hingga batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara operasionalnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kompromi terhadap standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Chandra merinci standar kebersihan yang harus diterapkan secara ketat. Pengelola dapur MBG wajib mematuhi protokol higiene personal, termasuk penggunaan sarung tangan, penutup kepala, dan masker saat proses persiapan hingga penyajian makanan.
"Sertifikat ini harus menjadi landasan untuk menjalankan MBG dengan baik dan bermutu, sehingga adik-adik kita di Pati bisa menerima manfaat makanan yang layak, aman, dan higienis. Ini adalah investasi kita untuk masa depan kesehatan anak-anak," ujarnya, menggarisbawahi dampak positif program ini terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak.
Wakil Bupati Pati juga menyatakan harapannya agar pelaksanaan program MBG di wilayahnya dapat berjalan tanpa hambatan, belajar dari pengalaman di daerah lain yang mungkin menghadapi tantangan.
"Kami berharap dapur-dapur MBG di Pati dapat beroperasi dengan lancar dan sesuai standar, tanpa masalah yang berarti. Pertemuan lanjutan di Semarang nanti diharapkan juga berjalan dengan baik, sehingga mutu dan keamanan pangan di dapur-dapur Kabupaten Pati tetap aman dan terjaga," pungkasnya, menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan dan kesuksesan program ini di tingkat regional.
Dengan langkah proaktif ini, Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional, sekaligus menjamin bahwa setiap porsi makanan bergizi yang disalurkan kepada anak-anak sekolah di Pati tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga standar keamanan pangan tertinggi. Ini adalah upaya nyata Pemkab Pati dalam mewujudkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Aris)
%20(1).jpg)