PatiToday.com, PATI – Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melakukan kunjungan langsung untuk meninjau kondisi siswa SMK Negeri 4 Pati yang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan peninjauan dilakukan untuk memastikan para siswa mendapatkan penanganan medis yang optimal serta memantau proses observasi yang sedang berjalan. Senin, 9/2/2026.
Makanan MBG yang diduga menjadi penyebab keluhan tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rendole, yang dikelola oleh Yayasan Patriot Bangsa. Menurut Plt. Bupati Chandra, SPPG tersebut merupakan yang pertama dan menjadi percontohan di Kabupaten Pati, serta selama ini telah menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku sesuai ketentuan.
“Ini Hari Senin, tadi siang SPPG-nya adalah SPPG di Rendole, yayasannya Yayasan Patriot Bangsa. SPPG ini adalah SPPG percontohan pertama di Kabupaten Pati yang diinisiasi oleh Yayasan Patriot Bangsa. Selama ini ya memang SPPG ini sudah melaksanakan SOP-SOP yang sudah berjalan. Nah, kita baru observasi, sampelnya sudah dikirim ke Semarang, tadi menunya adalah ayam, tahu, dan sayuran. Saat ini belum dapat dipastikan bagian makanan mana yang menyebabkan adik-adik sekolah ini mengalami keluhan keracunan,” jelasnya dalam keterangan di lokasi.
Sebanyak 22 siswa melaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti mual, pusing, dan beberapa di antaranya mengalami muntah. Namun, berdasarkan pemantauan sementara dari tenaga medis, kondisi sebagian besar siswa menunjukkan perkembangan positif dan seluruhnya berada dalam pengawasan ketat di Komplek Sehat Hidup (KSH).
“Jadi, mual, pusing, dan ada beberapa yang sudah muntah-muntah, ini baru diobservasi. Semoga tidak ada masalah lagi bagi adik-adik kita. Para siswa sudah mulai membaik, mualnya sudah mulai hilang, meskipun beberapa masih merasakan keluhan ringan, sebagian besar kondisinya sudah membaik. Total ada 22 anak dan semua dalam pengawasan medis,” ujar Chandra.
Pemerintah Kabupaten Pati juga menegaskan akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya perawatan para siswa yang terkena dampak. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Ketua Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memperketat penerapan SOP di seluruh SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Pati.
“Biaya perawatan pasti Pemerintah Daerah support. Tadi sudah saya informasikan kepada Ketua SPPI untuk semua SPPG di Kabupaten Pati terkait penegakan dan pemantauan ulang SOP agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya. (Aris)
