PatiToday.com, PATI – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pati, Usman, menyoroti alokasi anggaran kegiatan wartawan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Di7skominfo) Kabupaten Pati. Sorotan tersebut berkaitan dengan anggaran kegiatan Forum Group Discussion (FGD) serta program wisata atau tour yang diperuntukkan bagi kalangan wartawan. Sabtu, 14/11/2026.
Usman menilai, penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan wartawan harus dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan tepat sasaran. Menurutnya, apabila anggaran tersebut diperuntukkan bagi wartawan yang telah terdaftar dalam kegiatan FGD, maka seluruh wartawan yang masuk dalam daftar tersebut semestinya memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.
Ia menyayangkan adanya kebijakan pelaksanaan wisata tour yang dinilai belum menjangkau seluruh wartawan yang terdaftar dalam kegiatan FGD. Kondisi tersebut, menurut Usman, berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai penjelasan mengenai mekanisme penentuan peserta maupun dasar penggunaan anggarannya.
"Kalau memang anggaran tersebut diperuntukkan bagi wartawan yang terdaftar dalam FGD, seharusnya pelaksanaannya bisa mengakomodasi seluruh wartawan yang masuk dalam daftar. Jangan sampai ada wartawan yang terdaftar, tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan wisata tour tersebut," ujar Usman.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah harus memiliki perencanaan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Selain itu, pihak dinas perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kriteria peserta, tujuan kegiatan, serta dasar penentuan pihak-pihak yang memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut.
Menurut Usman, persoalan ini bukan semata-mata mengenai kesempatan mengikuti wisata tour, melainkan juga menyangkut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Atas persoalan tersebut, Usman menyatakan akan mengambil langkah dengan menyampaikan kritik dan masukan secara langsung kepada Dinas Kominfo Kabupaten Pati. Ia berencana menggelar audiensi dengan kepala dinas guna meminta penjelasan sekaligus mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan penggunaan anggaran kegiatan wartawan.
"Kami akan melakukan audiensi bersama Kepala Dinas Kominfo supaya dalam menggunakan anggaran benar-benar tepat sasaran. Masalah ini juga akan kami sampaikan kepada Plt. Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra," tegasnya.
Usman berharap, melalui audiensi tersebut, Dinas Kominfo dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alokasi dan realisasi anggaran kegiatan wartawan. Ia juga meminta agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda di antara wartawan yang telah terdaftar dalam kegiatan tersebut.
Bahkan, Usman mempertanyakan kapasitas jajaran pimpinan Dinas Kominfo dalam mengelola dan merealisasikan anggaran agar sesuai dengan peruntukannya.
"Kepala Dinas Kominfo bisa kerja apa tidak? Kalau tidak bisa menggunakan anggaran secara tepat sasaran, biar Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengambil kebijakan yang tepat," pungkasnya.
Lebih lanjut, Usman berharap Plt. Bupati Pati dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan memastikan setiap program yang melibatkan insan pers berjalan sesuai ketentuan, perencanaan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menilai, hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, dan saling menghargai. Dengan demikian, program kemitraan antara pemerintah dan media dapat berjalan secara sehat tanpa menimbulkan polemik di kalangan wartawan. (Aris)
