PatiToday.com, JEPARA – Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi dengan terlapor berinisial SFN yang dilimpahkan dari Polda Jawa Tengah ke Polres Jepara mendapat perhatian serius. Advokat Tarto Widodo, SH., MH., bersama Koordinator Indonesia Menggugat Korwil Jawa Tengah, Drajat Ari Wibowo, SH., mendatangi Unit III Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Jepara untuk meminta penjelasan perkembangan penanganan perkara tersebut. Jum'at, 13/11/2026.
Kedatangan keduanya merupakan bagian dari upaya koordinasi sekaligus pengawasan terhadap laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Gunawan ke Polda Jawa Tengah. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Jepara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Usai melakukan pertemuan dengan penyidik Unit III, Tarto Widodo menyampaikan bahwa pihakrnya memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Salah satu informasi yang diterima adalah penyidik akan segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
"Kami datang ke Unit III Polres Jepara untuk berkoordinasi terkait perkembangan laporan klien saya, Gunawan, yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan kemudian dilimpahkan ke Polres Jepara," ujar Tarto.
Menurutnya, keterangan penyidik mengenai rencana penerbitan SP2HP menjadi informasi penting bagi pelapor maupun kuasa hukum untuk mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara berjalan.
Meski demikian, Tarto menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan laporan tersebut. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum.
"Kami mendapat informasi dari penyidik bahwa SP2HP akan segera turun. Karena itu, kami akan menunggu perkembangan selanjutnya. Saya akan terus melakukan pengawasan agar penanganan perkara ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada dusta di Polres Jepara," tegasnya.
Ia menilai keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Terlebih, perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang membutuhkan penanganan serius dan akuntabel.
Sementara itu, Koordinator Indonesia Menggugat Korwil Jawa Tengah, Drajat Ari Wibowo, SH., mengatakan pendampingan terhadap Advokat Tarto Widodo merupakan bentuk komitmen organisasinya dalam mengawal proses penegakan hukum, khususnya perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Drajat, koordinasi dengan penyidik diperlukan agar perkembangan penanganan laporan dapat diketahui secara jelas. Pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan memastikan proses hukum berjalan sesuai tahapan dan aturan yang berlaku.
"Kami mendampingi Advokat Tarto Widodo di Unit III Polres Jepara sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan agar kasus yang ditangani Polres Jepara berjalan sesuai tahapan hukum," ungkap Drajat.
Ia juga menyinggung pentingnya momentum pembenahan institusi Polri dalam meningkatkan profesionalisme serta mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Menurutnya, kepolisian sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat harus mampu menunjukkan komitmen nyata melalui penanganan setiap laporan secara objektif dan bertanggung jawab.
"Institusi Polri sekarang sedang berbenah untuk memperbaiki citra sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jangan sampai masih ada kasus-kasus yang berhenti di tempat tanpa kejelasan perkembangan penanganannya," katanya.
Drajat berharap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan Gunawan dapat segera ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Jepara. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar janji penanganan perkara.
"Harapan kami dari Indonesia Menggugat, kasus yang ditangani Polres Jepara bisa segera diproses sesuai ketentuan hukum. Terlebih ini menyangkut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan saudara Gunawan. Kami akan ikut mengawal agar prosesnya berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum," tandasnya.
Pengawasan dari pihak pelapor maupun elemen masyarakat diharapkan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap proses penegakan hukum. Namun, seluruh proses pembuktian tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Kini, pihak pelapor dan kuasa hukum menunggu realisasi penerbitan SP2HP serta perkembangan lebih lanjut dari penyidik Unit III Tipikor Polres Jepara. Publik pun menanti sejauh mana laporan dugaan korupsi tersebut ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berkeadilan. (Aris)
