Notification

×

Iklan

Iklan

Kasus Wafatnya Kades Sukoharjo, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji Desak Polresta Pati Terapkan Pasal Berlapis

20/11/26 | 11:33 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-20T04:33:49Z


PatiToday.com
, PATI – Penanganan kasus meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, mendapat perhatian serius dari Yayasan Dulur Sikep Nyawiji. Melalui Unit Layanan Hukum, yayasan tersebut menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) kepada Kapolresta Pati sebagai bentuk pengawasan masyarakat sekaligus dorongan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.


Dalam dokumen bernomor 01/LO-ULH/YDSN/XI/2026 tertanggal 20 November 2026 tersebut, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji menyampaikan kajian yuridis mengenai peristiwa yang terjadi di Balai Desa Sukoharjo pada Rabu, 18 November 2026.


Yayasan menilai perkara tersebut perlu didalami secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan yang terjadi saat berlangsungnya mediasi persoalan utang-piutang di kantor desa.


Berdasarkan uraian dalam Legal Opinion tersebut, peristiwa bermula ketika almarhum Suparjo (68), selaku Kepala Desa Sukoharjo, memimpin mediasi antara warga desa dengan pihak luar desa di ruang tamu kantor desa pada jam kerja kedinasan.


Dalam pertemuan tersebut, disebutkan hadir seorang anggota DPRD Kabupaten Pati berinisial M dari Fraksi Partai Demokrat bersama dua orang pendamping berpakaian sipil tanpa tanda pengenal resmi.


Yayasan menguraikan bahwa di tengah proses mediasi, oknum anggota DPRD tersebut diduga menggebrak meja dan menunjukkan identitas jabatannya. Situasi kemudian disebut memanas setelah dua orang pendampingnya turut membentak almarhum. Bahkan, salah seorang pendamping diduga melakukan tindakan fisik dengan menarik kerah baju Suparjo.


Setelah kejadian tersebut, kondisi kesehatan Suparjo dilaporkan menurun drastis. Sekretaris Desa Sukoharjo, Sutarta, bersama Camat Wedarijaksa kemudian melerai keributan dan mengevakuasi korban ke ruang kerjanya.


Namun, tidak berselang lama, Suparjo dikabarkan ambruk dan tidak sadarkan diri. Korban selanjutnya dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD RAA Soewondo Pati dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 12.00 WIB.


Soroti Dugaan Kekerasan Kolektif

Dalam kajian hukumnya, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji menilai penyidik perlu mendalami kemungkinan penerapan pasal-pasal pidana secara berlapis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.


Salah satu ketentuan yang disoroti adalah Pasal 262 ayat (1) juncto ayat (4) KUHP Nasional mengenai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan meninggalnya seseorang.


Menurut analisis yayasan, dugaan tindakan intimidasi verbal, bentakan, hingga penarikan kerah baju korban perlu diperiksa sebagai satu rangkaian peristiwa yang melibatkan beberapa orang.


Selain itu, yayasan juga menyoroti ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut dinilai relevan untuk didalami guna mengetahui peran masing-masing pihak, termasuk pihak yang diduga mengawali, menggerakkan, atau turut serta dalam rangkaian peristiwa tersebut.


Yayasan menegaskan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana.


Minta Dugaan Penyalahgunaan Jabatan Turut Didalami

Hal lain yang menjadi perhatian dalam Legal Opinion tersebut adalah dugaan penggunaan status jabatan publik dalam proses mediasi yang sejatinya berkaitan dengan persoalan utang-piutang pribadi.


Yayasan meminta penyidik mendalami apakah penyebutan jabatan sebagai anggota DPRD dalam peristiwa tersebut berkaitan dengan upaya intimidasi atau tekanan terhadap Kepala Desa yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik.


Kajian tersebut juga menyoroti kemungkinan penerapan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana Pasal 58 huruf a KUHP Nasional, serta ketentuan mengenai kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan Pasal 348 juncto Pasal 349 KUHP Nasional.


Meski demikian, penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan penuntut umum berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh secara sah.


CCTV dan Rekam Medis Diminta Menjadi Fokus Penyidikan

Terkait pembuktian penyebab meninggalnya Suparjo, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji turut menyoroti pentingnya rekaman kamera pengawas (CCTV) Balai Desa Sukoharjo.


Dalam dokumen tersebut, yayasan menyebut rekaman CCTV dapat membantu mengungkap urutan kejadian, termasuk situasi sebelum, selama, dan setelah dugaan tindakan intimidasi berlangsung.


Selain bukti elektronik, yayasan meminta penyidik menelusuri rekam medis korban sebelum kejadian serta catatan pemeriksaan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RAA Soewondo Pati.


Keterangan para saksi yang berada di lokasi, khususnya Camat Wedarijaksa dan Sekretaris Desa Sutarta, juga dinilai penting untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa tersebut.


Yayasan turut menyinggung keputusan keluarga yang menolak dilakukan autopsi atas pertimbangan adat dan keyakinan religius. Menurut kajian yang disampaikan, kondisi tersebut tidak serta-merta menghentikan proses pembuktian hubungan sebab-akibat kematian.


Namun, hubungan kausalitas antara dugaan kekerasan dan meninggalnya korban tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, keterangan ahli, alat bukti yang sah, serta penilaian penyidik dan pengadilan.


Lima Rekomendasi kepada Polresta Pati

Sebagai bentuk pengawasan publik, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji menyampaikan lima rekomendasi kepada Satreskrim Polresta Pati.


Pertama, meminta penyidik mendalami penerapan konstruksi pasal pidana berlapis terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, sesuai peran dan alat bukti yang ditemukan.


Kedua, melakukan penyitaan serta pemeriksaan forensik digital terhadap rekaman CCTV Balai Desa Sukoharjo untuk memastikan keutuhan dan keaslian bukti elektronik.


Ketiga, mengamankan salinan rekam medis korban, baik catatan pemeriksaan rutin maupun rekam medis IGD RSUD RAA Soewondo Pati, guna mendukung pemeriksaan ahli medis terkait penyebab kematian.


Keempat, menjamin independensi dan perlindungan terhadap saksi-saksi kunci, khususnya Camat Wedarijaksa, Sekretaris Desa Sutarta, serta warga yang berada di lokasi kejadian agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan maupun intimidasi.


Kelima, mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk penahanan apabila pihak yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruh persyaratan hukum untuk melakukan penahanan terpenuhi.


Komitmen Mengawal Kasus hingga Tuntas

Ketua Yayasan Dulur Sikep Nyawiji, Sariyono (Uceng), bersama Ketua Unit Layanan Hukum, Drajat Ari Wibowo, S.H., dalam dokumen tersebut menegaskan bahwa penyampaian Legal Opinion merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam mengawal penegakan hukum.


Yayasan berharap Polresta Pati dapat menangani perkara tersebut secara objektif, profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kedudukan maupun jabatan pihak-pihak yang terkait.


Mereka juga menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara hingga memperoleh kepastian hukum.


Bagi Yayasan Dulur Sikep Nyawiji, meninggalnya seorang kepala desa dalam situasi yang diduga melibatkan intimidasi dan kekerasan tidak boleh dibiarkan tanpa pengungkapan fakta secara menyeluruh.


Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan keadilan bagi keluarga almarhum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (Aris)

×
Berita Terbaru Update