PatiTodaÿ.com, PATI — Aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Kamis (13/8/2026) menuai sorotan. Cara massa menyampaikan aspirasi di lingkungan gedung wakil rakyat tersebut dinilai sejumlah pihak telah melewati batas kepatutan dan etika dalam menyampaikan pendapat.
Direktur LBH Djoeang Pati, Fathurrahman, menyampaikan kecaman keras terhadap aksi tersebut. Ia menilai gedung DPRD merupakan institusi publik yang menjadi milik bersama masyarakat Pati sehingga semestinya setiap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi etika, kesopanan, serta ketertiban.
Menurut Fathurrahman, peristiwa yang terjadi di gedung DPRD tersebut juga menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satunya mengenai sikap pimpinan DPRD dan kemungkinan adanya hubungan tertentu antara AMPB dengan pimpinan lembaga legislatif tersebut.
"Jangan sampai institusi atau lembaga legislatif dikorbankan dengan gerakan-gerakan murahan. Masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi," ujar Fathurrahman.
Ia mempertanyakan mengapa aksi massa yang dinilai telah mengganggu ketertiban di lingkungan gedung DPRD seolah tidak mendapatkan tindakan pencegahan yang tegas.
Fathurrahman menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai situasi tersebut, termasuk bagaimana pengamanan internal gedung DPRD, petugas pengamanan dalam (Pamdal), Satpol PP, maupun aparat terkait menjalankan tugasnya saat aksi berlangsung.
Menurutnya, muncul kesan adanya pembiaran terhadap tindakan massa. Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui fakta dan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
"Masak institusinya diacak-acak, kok terkesan membiarkan? Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya di masyarakat," katanya.
Dikaitkan dengan Persidangan Kasus Jual Beli Jabatan
Selain persoalan aksi massa, Fathurrahman juga menyinggung isu politik yang berkembang di tengah masyarakat Pati. Ia mempertanyakan apakah aksi tersebut memiliki kaitan dengan isu lain yang sedang menjadi perhatian publik.
Salah satunya adalah munculnya nama Ketua DPRD Pati dalam pemberitaan terkait persidangan perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Fathurrahman menyebut kemungkinan tersebut sebagai pertanyaan publik, bukan sebagai kesimpulan bahwa aksi AMPB memang sengaja dilakukan untuk mengalihkan isu.
"Jangan-jangan ini permainan untuk mengalihkan isu terkait rencana ketua DPRD yang disebut dalam persidangan kasus jual beli jabatan perangkat desa Kabupaten Pati. Tetapi masyarakat sudah cerdas, jangan dibuatkan sinetron murahan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Jangan Adu Domba Masyarakat
Fathurrahman juga meminta para wakil rakyat di DPRD Pati tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang berhadap-hadapan akibat dinamika politik maupun aksi massa.
Menurutnya, kondisi masyarakat Pati saat ini membutuhkan perhatian terhadap persoalan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, energi para pemangku kepentingan seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan mempertontonkan konflik antarkelompok.
"Kami berharap wakil rakyat yang duduk di DPRD Pati jangan mengadu domba rakyat atau masyarakat Pati yang sekarang semakin sulit memenuhi hajat hidupnya," tegasnya.
Ia mengingatkan agar berbagai persoalan yang berkembang tidak dibiarkan menjadi bola panas. Jika masyarakat terus disuguhi konflik dan aksi yang dinilai tidak mencerminkan etika, menurutnya, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap institusi dapat semakin meningkat.
Minta Pemangku Kepentingan Bertanggung Jawab
Fathurrahman juga meminta Penjabat (Plt.) Bupati Pati dan Kapolres Pati memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Ia menilai pemerintah daerah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab menjaga agar setiap penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, serta tidak merendahkan institusi publik.
"Plt. Bupati dan Kapolres harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Pati yang merasa dilecehkan. Gedung DPRD itu gedung milik kita bersama, milik masyarakat Pati. Jangan dinodai dengan perilaku yang tidak sopan," katanya.
Namun demikian, Fathurrahman juga menegaskan bahwa dugaan adanya restu dari pihak tertentu terhadap aksi tersebut harus dibuktikan berdasarkan fakta. Ia meminta masyarakat tidak mudah mengambil kesimpulan sebelum ada klarifikasi resmi dari pihak yang dituding.
Ingatkan Potensi Kemarahan Publik
Fathurrahman mengingatkan seluruh pihak agar tidak menganggap remeh keresahan masyarakat. Menurutnya, apabila pola konflik dan aksi yang dianggap tidak mengedepankan etika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kemarahan publik akan semakin besar.
"Kalau hal ini terus dibiarkan, sebagian rakyat Pati bisa saja menghakimi dengan penilaian mereka sendiri karena sudah muak dipertontonkan sandiwara-sandiwara," ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok massa, pemerintah daerah, DPRD, dan aparat keamanan, mengedepankan komunikasi serta penyampaian aspirasi secara bermartabat.
Fathurrahman menegaskan, kritik terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik tersebut tetap harus dilakukan dengan cara yang menghormati aturan, etika, serta keberadaan institusi publik.
"Jangan sampai kebebasan menyampaikan pendapat justru berubah menjadi tindakan yang mencederai marwah lembaga dan memancing kemarahan masyarakat," pungkasnya. (Aris)
