PatiToday.com, PATI – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang Pati memberikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan kelompok nelayan dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk aspirasi yang murni dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Senin, 4/5/2016.
Direktur LBH Djoeang Pati, Fatkhurrahman, SH, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan para nelayan merupakan contoh demonstrasi yang ideal karena fokus pada persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya sektor perikanan.
“Aksi demo seharusnya seperti ini, benar-benar memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena aksi nelayan berlangsung tertib dan tidak menimbulkan kericuhan,” ujar Fatkhurrahman.
Ia juga menyinggung adanya perbedaan dengan sejumlah aksi lain yang kerap mengatasnamakan rakyat, namun justru menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Menurutnya, aksi nelayan menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai dan konstruktif.
Lebih lanjut, Fatkhurrahman berharap pemerintah dapat segera merespons tuntutan yang disampaikan para nelayan. Ia menekankan bahwa kondisi ekonomi nelayan sangat rentan, terutama ketika harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan.
“Nasib nelayan sangat bergantung pada harga BBM. Ketika harga melambung tinggi, biaya operasional meningkat dan pendapatan mereka bisa tergerus. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” jelasnya.
LBH Djoeang Pati juga mendorong agar tuntutan para nelayan dijadikan prioritas dalam kebijakan pemerintah, sehingga para nelayan dapat bekerja tanpa hambatan dan memperoleh kesejahteraan yang layak.
“Harapan kami, perjuangan para nelayan didengar oleh pemerintah. Tuntutan mereka harus menjadi prioritas agar nelayan bisa bekerja dengan tenang dan sejahtera,” pungkasnya.
Aksi nelayan di Pati menjadi cerminan bahwa gerakan masyarakat yang terarah dan damai mampu menyuarakan kepentingan publik tanpa menimbulkan keresahan, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap sektor ekonomi kerakyatan. (Aris)
