PatiToday.com, PATI – Rencana pendirian posko aduan masyarakat oleh kelompok AMPB di depan Mapolresta Pati menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua LBH Djoeang Pati, Fatkhurrahman, SH., MH., menyampaikan keberatan atas lokasi yang dinilai kurang tepat. Kamis, 30/4/2026.
Menurutnya, area di depan Mapolresta Pati merupakan jalan dengan lebar terbatas dan berada di kawasan pendidikan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya para pelajar dan pengguna jalan.
“Lokasi tersebut sempit dan berada di area sekolah. Ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serta mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Fatkhurrahman.
Ia menilai, kehadiran posko aduan di lokasi tersebut justru berpotensi menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding manfaatnya. Selain persoalan lalu lintas dan ketertiban umum, potensi gesekan sosial juga menjadi perhatian serius.
Fatkhurrahman mengingatkan bahwa sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) telah mendeklarasikan komitmen menjaga kondusivitas wilayah Pati dalam sebuah kegiatan di Mapolresta. Oleh karena itu, rencana pendirian posko dikhawatirkan dapat memicu penolakan dari kelompok tertentu dan memunculkan gejolak baru.
“Jangan sampai niat baik justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Apalagi sebelumnya sudah ada deklarasi kedamaian,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meminta aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan kajian ulang terhadap izin pendirian posko tersebut. Menurutnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
“Aparat, pemerintah, dan Forkopimda harus mengkaji ulang izin tersebut. Jangan sampai lebih banyak kemudaratan daripada kemanfaatan,” tegasnya.
Fatkhurrahman juga menekankan pentingnya sikap tegas dari aparat demi menjaga ketertiban dan kenyamanan publik.
“Aparat harus bertindak tegas demi kepentingan masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya. (Aris)
