PatiToday.com, Pati – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djuang Pati, Fathurrahman, S.Ag, SH. MH, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk tidak terlibat dalam aksi doa bersama yang direncanakan pada hari Jumat, 12 September. Himbauan ini disampaikan sebagai respons terhadap adanya indikasi politisasi tempat ibadah yang seharusnya menjadi ruang netral bagi semua umat beragama. Rabu, 10/9/2025.
Fathurrahman menegaskan bahwa LBH Djuang Pati menghormati kebebasan beribadah setiap individu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, pihaknya mengecam keras upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kegiatan doa bersama, khususnya salat Jumat, sebagai wadah untuk kepentingan politik praktis.
"Kami menghimbau masyarakat untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Namun, kami mengecam keras pihak-pihak yang ingin menggunakan tempat ibadah, seperti Masjid Agung Baitul Nur Pati, untuk kegiatan politik," ujarnya.
Menurut Fathurrahman, tempat ibadah seharusnya menjadi ruang sakral yang digunakan untuk memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan politik, termasuk dukungan terhadap suatu lembaga atau upaya hukum terhadap pejabat publik, dinilai sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat memecah belah umat.
"Kami melihat ada muatan politik dalam kegiatan tersebut, termasuk dukungan kepada KPK untuk melakukan upaya hukum terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan Bupati Pati pada masa lalu," jelasnya.
LBH Djuang Pati juga menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis. Fathurrahman menghimbau aparat kepolisian untuk mengambil tindakan pencegahan guna menjaga kesucian tempat ibadah dan mencegah terjadinya konflik sosial.
"Kami menghimbau kepada Bapak aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan pencegahan. Kami juga meminta takmir masjid untuk menyampaikan himbauan kepada pihak-pihak yang ingin menggunakan fasilitas tempat ibadah agar tidak digunakan untuk kegiatan politik praktis," tegasnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati agar lebih bijak dalam menyikapi kegiatan yang mengatasnamakan agama, namun berpotensi disusupi kepentingan politik tertentu.
LBH Djuang Pati berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan kepentingan masyarakat, serta menjaga netralitas tempat ibadah dari segala bentuk politisasi. (Aris)
