PatiToday.com, Pati Kota-Penampilan Trio Srigala, grup musik dangdut ibukota, di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam acara penyerahan Akta Koperasi Merah Putih, telah memicu kontroversi besar di media sosial. Acara yang dihadiri Bupati Sudewo dan jajarannya, serta sejumlah Kepala Desa, menjadi sorotan setelah video penampilan grup tersebut viral di Facebook.
Unggahan di laman Facebook Komunitas Anak Pati telah ditonton lebih dari 8.000 kali dan mendapatkan 238 komentar, sebagian besar berisi kritikan tajam terhadap kebijakan Bupati Sudewo.
Netizen mengecam kenaikan pajak sebesar 250 persen, serta kebijakan kontroversial terkait larangan "sound horeg" yang kemudian direvisi menjadi "sound karnaval" dengan batasan volume 16 dB.
Sentimen negatif publik terlihat jelas dalam komentar-komentar pedas yang membanjiri unggahan tersebut. Sejumlah komentar, seperti dari akun Sutrisno Sukarno yang menyatakan, "duit rakyat kanggo hiburan koyo ngene..." (uang rakyat hanya untuk hiburan seperti ini), dan Rina Riesya yang menyindir, "oalah iki alasan pajak naik di Kabupaten Pati..." (ini alasan pajak naik di Kabupaten Pati), mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat.
Banyak komentar lain yang senada, mengecam kebijakan Bupati dan mempertanyakan penggunaan dana publik.
Kontroversi ini berlanjut dengan pernyataan resmi Bupati Sudewo melalui laman Facebook Humas Pati.
Bupati mengaku terkejut dan meminta maaf atas penampilan Trio Macan yang dianggap tidak pantas di lokasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penampilan tersebut bersifat spontan dan di luar rencana.
Meskipun demikian, Bupati menegaskan bahwa penampilan tersebut tidak sesuai dengan etika dan kesopanan yang diharapkan di Pendopo Kabupaten Pati, dan telah memberikan teguran agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia mengizinkan penampilan Trio Srigala dengan ciri khasnya di tempat lain, namun tidak di Pendopo.
Bupati Sudewo juga menyampaikan terima kasih atas masukan, saran, dan bahkan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat.
Ia mengakui kesalahan dan berharap kejadian ini menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depannya.
Pernyataan maaf resmi dari Bupati ini, meskipun telah disampaikan, belum sepenuhnya meredakan kegeraman netizen yang masih mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Peristiwa ini pun menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan bijak dalam pengambilan keputusan. (Aris)
