PatiToday.com, Semarang – Gedung Gradhika Bhakti Praja di Kompleks Gubernuran Jawa Tengah menjadi saksi bisu atas komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan di Jawa Tengah. Di tempat tersebut, Bupati Pati, Sudewo, turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang melibatkan berbagai pihak penting. Jumat (20/6).
MoU ini ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (diwakili oleh Dirjen Tata Kelola dan Risiko Kementerian PKP), Kepala Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Komisioner BP Tapera, dan Direktur Utama Bank Jateng.
Hadir pula dalam acara penting ini Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, didampingi Wakil Gubernur. Suasana penuh semangat kerja sama terasa kental di ruangan tersebut, mencerminkan tekad bersama untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi tantangan di provinsi ini.
MoU ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah dan sumber daya antar instansi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan data perumahan yang akurat dan terintegrasi, serta mempercepat penanganan RTLH di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dengan data yang akurat dan terpadu, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Gubernur Ahmad Luthfi dalam sambutannya menekankan pentingnya MoU ini sebagai landasan koordinasi yang kuat dalam pendistribusian bantuan perumahan.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki program unggulan "Satu KK Satu Rumah Layak Huni," yang dibiayai dari anggaran fiskal daerah.
Target ambisius telah ditetapkan: pembangunan 17.000 unit RTLH pada tahun 2025, dengan harapan dapat membangun jumlah yang sama setiap tahunnya selama lima tahun ke depan.
"Harapannya, dengan langkah ini, tidak ada lagi rumah-rumah dalam kondisi ekstrem di Jawa Tengah," tegas Gubernur Luthfi.
Bupati Pati, Sudewo, yang turut memberikan sambutan, menyatakan dukungan penuh Kabupaten Pati terhadap program ini. Beliau menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi permasalahan perumahan.
"Penanganan RTLH ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Kabupaten Pati berkomitmen untuk mengawal program ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pati," ujar Bupati Sudewo dengan penuh optimisme.
Program ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan backlog perumahan di Jawa Tengah yang masih cukup tinggi, mencapai 310.000 unit.
Backlog perumahan, yang merupakan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan unit rumah, menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sektor perumahan.
Dengan terintegrasinya berbagai pihak, diharapkan program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
Kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Semoga langkah strategis ini akan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat Jawa Tengah, khususnya bagi mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. (Aris)
