PatiToday.com, PATI – Kabar tak sedap kembali menerpa lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dugaan praktik jual beli jabatan, khususnya posisi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah SMP, kini menjadi sorotan tajam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Joeang Pati. Ketua LBH Joeang Pati, Fatkhurahman, S.H., M.H., mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas dugaan tersebut. Selasa, 24/2/2026.
Menurut Fatkhurahman, sorotan utama tertuju pada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Pendidikan, Paryanto. Diduga, Paryanto yang baru menjabat belum genap setahun, telah berani melakukan mutasi Plt. Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Pati. Padahal, kewenangan mutasi ini seharusnya berada di tangan Kepala Dinas Pendidikan dengan persetujuan Bupati.
Kekhawatiran akan ambisi Paryanto sejatinya sudah dirasakan sebagian besar kepala sekolah di Pati. Kekhawatiran ini sempat mereda ketika Bupati memilih Sunarji sebagai Kepala Dinas Pendidikan dalam penjaringan sebelumnya.
Namun, kekhawatiran itu kembali mencuat dan menjadi kenyataan sesaat setelah Paryanto dilantik oleh Plt. Bupati Pati sebagai Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, menggantikan Andrik Sulaksono.
Kini, isu jual beli jabatan Plt. Kepala Sekolah SMP santer beredar, yang diduga kuat dilakukan oleh Paryanto. Hasil analisis dan penelusuran tim LBH Joeang Pati menunjukkan bahwa praktik ini diduga mendapat restu dari Plt. Bupati. Bahkan, ada dugaan rencana besar untuk merombak semua pejabat Dinas Pendidikan yang masih loyal kepada Sudewo, sebuah manuver yang diindikasikan sebagai "pembersihan" internal.
Tak hanya itu, semua komponen organisasi yang melekat dengan Dinas Pendidikan, seperti pengawas pendidikan dan pengurus PGRI, dikabarkan akan menjadi target penggantian sebelum lebaran tiba. LBH Joeang Pati menilai bahwa semua manuver ini adalah bagian dari ambisi besar Sekretaris Dinas Pendidikan, Paryanto, untuk menguasai proyek-proyek di lingkungan Dinas Pendidikan.
Direktur LBH Joeang Pati, Fatkhurahman, berharap agar APH, baik kepolisian maupun kejaksaan, dapat bergerak cepat untuk menelusuri dugaan kuat jual beli jabatan ini.
"Jika dibutuhkan data, kami siap untuk membantu," tegas Fatkhurahman, menunjukkan keseriusan LBH Joeang Pati dalam mengawal kasus ini.
Kasus ini menambah daftar panjang PR bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, terutama di sektor pendidikan yang krusial bagi masa depan generasi muda. (Aris)
.jpg)
