PatiToday.com, PATI - Kabupaten Pati kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Daerah ini berhasil menduduki peringkat ke-11 dari 20 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar.
Kabar baik ini disampaikan oleh Pj. Sekda Pati, Riyoso, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, Muhtar, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (27/10/2025).
"Alhamdulillah, Kabupaten Pati menempati peringkat ke-11 nasional dari 20 kabupaten dengan persentase realisasi belanja APBD terbesar se-Indonesia. Progres belanja kita mencapai 70,80 persen dan progres pendapatan sebesar 78,23 persen. Data ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri dalam Rakor Sekda dan Kepala Bapperida di IPDN Jatinangor," ungkap Riyoso melalui keterangan tertulis yang diterima iNewsMuria.id.
Muhtar menambahkan, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati di bawah kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo. Kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran 2025 dinilai sangat memuaskan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan di berbagai sektor.
Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Pati juga telah mengajukan usulan program dan kegiatan senilai Rp 1,145 triliun kepada Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor T/267/000.7/2025 tertanggal 27 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah, Riyoso, atas nama Bupati Pati.
Menurut Muchtar, langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3/7365/SJ tanggal 22 Oktober 2025 tentang rapat koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah tahun 2026.
"Kami berharap usulan ini dapat menjadi prioritas Pemerintah Pusat, sehingga pembangunan di Kabupaten Pati dapat berjalan semakin cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Muhtar.
Dalam surat tersebut, Pemkab Pati memaparkan lima bidang prioritas yang diusulkan, yakni:
1. Bidang Pendidikan: Senilai Rp 14,925 miliar, mencakup rehabilitasi ruang kelas, toilet, laboratorium, serta pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 58 sekolah menengah pertama (SMP) negeri di berbagai kecamatan.
2. Bidang Kesehatan: Senilai Rp 384,367 miliar, meliputi pembangunan gedung rawat inap delapan lantai dan gedung radioterapi di RSUD RAA Soewondo, pengadaan alat kesehatan modern seperti MRI dan Linear Accelerator, peningkatan fasilitas Puskesmas, serta program penunjang kesehatan masyarakat.
3. Bidang Infrastruktur Jalan: Senilai Rp 685,965 miliar, untuk rehabilitasi 107 ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pati, termasuk ruas strategis seperti Tayu–Dukuhseti, Juwana–Guyangan, hingga Prawoto–Batas Kudus.
4. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH): Senilai RP 60 miliar, dengan target 3.000 unit rumah tersebar di berbagai desa di 21 kecamatan.
5. Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air (SDA): Senilai Rp 383,897 miliar, yang diarahkan untuk pembangunan sarana pengairan, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan usulan program yang komprehensif ini, Pemkab Pati berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Dukungan dari Pemerintah Pusat sangat diharapkan agar Kabupaten Pati dapat terus maju dan berkembang. (Aris)
