PatiToday.com, Pati Kota – Bupati Pati, Sudewo, memimpin langsung kegiatan krusial Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin (21/7).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang tidak lagi memenuhi kriteria.
Pemutakhiran data ini melibatkan kolaborasi lintas sektoral yang intensif, mencakup petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, para camat, kepala desa, dan operator data di tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Sudewo menekankan urgensi pemutakhiran data ini sebagai tindak lanjut arahan langsung Menteri Sosial.
Beliau menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
"Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," ujar Bupati Sudewo.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar pembaruan data administratif, melainkan juga sebuah komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.
Dalam arahannya, Bupati Sudewo menyampaikan pentingnya validasi data untuk memastikan penerima manfaat yang tepat.
"Data yang valid akan menjamin bantuan sosial tepat sasaran. Mereka yang berhak menerima bantuan harus terdata, sementara mereka yang tidak berhak akan dievaluasi," tegasnya.
Beliau juga mengingatkan tenggat waktu dari pemerintah pusat yang menetapkan akhir Juli 2025 sebagai batas penyelesaian proses pemutakhiran data ini.
Oleh karena itu, Bupati Sudewo meminta seluruh pihak terkait di tingkat bawah untuk bekerja secara aktif dan kolaboratif.
"Kami berharap semua petugas PKH, dibantu oleh camat, kepala desa, dan operator data, dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam rangka pemutakhiran data ini," imbuhnya.
Bupati Sudewo berharap, melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pati dapat memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Keberhasilan pemutakhiran data ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan mengurangi potensi penyimpangan. (Aris)
