PatiToday.com, Pati – Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Pati menyoroti pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap yang mencapai Rp 9-12 triliun. SNI Pati menilai target tersebut terlalu ambisius dan mengabaikan realita sulit yang dihadapi nelayan saat ini. Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, dalam keterangan resmi Jumat (7/6/2025), menyatakan keprihatinannya atas kondisi riil yang jauh dari optimisme pemerintah.
"Kami memahami keinginan KKP untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan. Namun, kenyataannya banyak nelayan di Pati dan daerah lain mengalami kerugian, bahkan memilih berhenti melaut. Tingginya biaya operasional, khususnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang fluktuatif, serta harga jual ikan yang tidak stabil menjadi beban utama," ungkap Hadi.
Ia memaparkan sejumlah kasus konkret di Pati, menceritakan bagaimana nelayan kecil kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, serta bagaimana harga ikan yang anjlok di pasaran membuat mereka merugi. Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus nelayan di wilayah Juwana, yang terpaksa menjual hasil tangkapannya dengan harga jauh di bawah biaya operasional.
SNI Pati menekankan perlunya pemerintah memprioritaskan pemulihan ekosistem usaha perikanan sebelum menargetkan peningkatan PNBP. Langkah-langkah konkret yang dibutuhkan, menurut SNI, meliputi:
- Perbaikan rantai distribusi: Mempermudah akses nelayan ke pasar dan mengurangi peran tengkulak yang kerap mengeksploitasi mereka.
- Subsidi BBM yang efektif: Menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan menengah dengan mekanisme distribusi yang transparan dan mudah diakses.
- Penguatan permodalan: Memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi nelayan untuk memperbaiki kapal dan peralatan mereka.
- Stabilisasi harga jual ikan: Menerapkan mekanisme harga yang adil dan melindungi nelayan dari fluktuasi harga pasar.
"PNBP akan meningkat secara alami jika iklim usaha perikanan membaik," tegas Hadi.
"Mengejar target pendapatan negara tanpa memperhatikan kondisi nelayan justru akan memperburuk perekonomian mereka."
Terkait rencana pemeriksaan BPK terhadap pelaku usaha perikanan, SNI Pati meminta agar proses tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional. SNI mendukung akuntabilitas fiskal, namun memperingatkan agar pemeriksaan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan atau menerapkan standar yang sama untuk semua pelaku usaha.
"Nelayan tradisional dan UMKM tidak bisa disamakan dengan korporasi besar," tegas Hadi.
Ia khawatir pemeriksaan yang tidak proporsional akan membebani nelayan kecil dan mengancam keberlangsungan usaha mereka.
SNI Pati menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk reformasi PNBP. SNI juga mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan nelayan untuk mencari solusi bersama yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada target pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan Indonesia. (Aris)
