×

Iklan

Iklan

SMSI-RRI Teken MoU Perangi Hoaks, Perkuat Kompetensi Wartawan

26/10/26 | 20:38 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-26T13:38:25Z


PatiToday.com
, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk menghadapi maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi wartawan serta memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.


Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).


Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan bersama antara dirinya dan Direktur Utama RRI untuk merespons tantangan penyebaran hoaks yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital.


"Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks," kata Firdaus.


Menurut Firdaus, kerja sama SMSI dan RRI tidak hanya berorientasi pada penanggulangan informasi palsu, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.


Sejumlah program yang disiapkan antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta kolaborasi penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.


Firdaus menilai, peningkatan kompetensi wartawan menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem media yang profesional. Dengan kemampuan jurnalistik yang memadai, insan pers diharapkan mampu melakukan verifikasi informasi secara lebih cermat sebelum menyampaikan berita kepada publik.


Ia menyebut SMSI memiliki jaringan media siber yang tersebar di berbagai daerah Indonesia, termasuk media rintisan atau startup yang berpotensi memperluas jangkauan informasi publik.


"Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan," ujarnya.


Jaringan tersebut, lanjut Firdaus, dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyampaian informasi mengenai program pembangunan secara lebih luas, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan terverifikasi.


Firdaus juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang memiliki jangkauan luas.


"SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah," katanya.


Ia menegaskan, penanganan hoaks membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Upaya tersebut tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah terlanjur menyebar, tetapi perlu dibarengi penguatan profesionalitas media, peningkatan kemampuan wartawan, dan pembentukan budaya verifikasi di lingkungan pers.

 

Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadapi tantangan ekosistem informasi digital yang terus berkembang.


"Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks," kata Hendrasmo.


Menurut dia, tantangan penyebaran informasi tidak hanya dihadapi oleh perusahaan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk pola konsumsi informasi masyarakat.


Karena itu, kolaborasi antara RRI dan SMSI diharapkan mampu memperkuat kompetensi insan media sekaligus mendorong produksi konten jurnalistik yang berkualitas.


Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi yang akurat, membantu masyarakat memilah informasi, serta mengurangi risiko penyebaran berita yang belum terverifikasi di ruang digital.


Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menyoroti perubahan mendasar dalam pola masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi seiring perkembangan teknologi digital.


Ia menjelaskan, pada masa lalu, informasi yang diproduksi melalui media massa umumnya melewati tahapan penyuntingan dan seleksi sebelum diterbitkan. Media juga memiliki identitas serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan.


Namun, perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi publik. Saat ini, hampir setiap orang memiliki kesempatan untuk memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa harus melalui mekanisme editorial seperti yang berlaku di perusahaan pers.


"Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik," ujar Komaruddin.


Menurut dia, melimpahnya informasi di ruang digital tidak serta-merta meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar kini bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga informasi yang berpotensi menyesatkan.


Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah cara kerja algoritma platform digital dalam menentukan informasi yang ditampilkan kepada pengguna.


Komaruddin menjelaskan, aktivitas pengguna, seperti informasi yang sering dilihat, disukai, atau dicari, dapat memengaruhi rekomendasi konten berikutnya. Akibatnya, masyarakat berpotensi terus menerima informasi yang sejalan dengan minat dan kebiasaan mereka.


"Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan," katanya.


Ia juga menyoroti data sebagai salah satu unsur penting dalam ekosistem digital. Aktivitas masyarakat ketika menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil pengguna dan menentukan rekomendasi informasi.


Situasi tersebut berpotensi membentuk ruang informasi yang semakin personal. Pengguna dapat berulang kali terpapar konten serupa, sedangkan informasi dengan sudut pandang berbeda menjadi lebih jarang muncul dalam konsumsi sehari-hari.


Karena itu, Komaruddin menilai kemampuan masyarakat untuk memeriksa, mempertanyakan, dan memverifikasi informasi menjadi semakin penting. Literasi digital diperlukan agar masyarakat tidak mudah menerima suatu informasi hanya karena sering muncul di media sosial atau memancing respons emosional.


"Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi," ujarnya.


Ia turut mengingatkan besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini dan menggerakkan emosi publik. Penyebaran konten secara cepat memungkinkan suatu informasi memengaruhi persepsi masyarakat dalam waktu singkat, terutama ketika informasi tersebut menyentuh persoalan yang sensitif.


Menurut Komaruddin, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi keluarga, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun kebiasaan berpikir kritis serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang dapat dipercaya dan informasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.


Kolaborasi SMSI dan RRI diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekosistem informasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.


Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berlanjut melalui program nyata yang menyentuh peningkatan kompetensi wartawan, penguatan verifikasi informasi, dan perluasan penyebaran informasi pembangunan.


Dengan dukungan jaringan media siber dan lembaga penyiaran publik, kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong hadirnya informasi yang lebih akurat, berimbang, dan bertanggung jawab bagi masyarakat.


Kegiatan penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.


Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (Aris)

×
Berita Terbaru Update