Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum, yayasan tersebut mendesak aparat penegak hukum agar mengusut peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya orang nomor satu di Desa Sukoharjo itu secara menyeluruh, objektif, transparan, dan profesional.
Sikap tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Pati dalam insiden yang disebut-sebut diwarnai tindakan intimidasi hingga keributan fisik saat berlangsungnya mediasi.
Ketua Yayasan Dulur Sikep Nyawiji, Sariyono, melalui pernyataan sikap resminya menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, kejadian itu menyangkut nilai-nilai kemanusiaan, etika dalam kehidupan bermasyarakat, serta penghormatan terhadap institusi pemerintahan desa.
"Peristiwa ini harus menjadi perhatian bersama. Kami berharap seluruh fakta yang sebenarnya dapat terungkap melalui proses hukum yang berjalan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan maupun kedudukan pihak tertentu," demikian substansi pernyataan sikap yayasan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji menyampaikan dukungan penuh kepada jajaran Polresta Pati untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara objektif terhadap peristiwa meninggalnya Suparjo.
Yayasan meminta agar aparat kepolisian mengungkap secara utuh kronologi kejadian, termasuk dugaan adanya tindakan intimidasi maupun kekerasan yang terjadi dalam proses mediasi di Kantor Desa Sukoharjo.
Penegakan hukum, menurut yayasan, harus dilakukan tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang. Semua pihak yang terbukti memiliki keterlibatan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yayasan juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan perkara agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai penyebab meninggalnya korban serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Tidak hanya menyoroti proses hukum, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji juga meminta pimpinan DPRD Kabupaten Pati dan Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan kode etik lembaga legislatif.
Permintaan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam insiden di Kantor Desa Sukoharjo.
Menurut yayasan, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif.
Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggotanya, Badan Kehormatan DPRD diharapkan segera melakukan penelaahan dan mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Pati.
Yayasan Dulur Sikep Nyawiji juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intimidasi dan kekerasan dalam penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
Menurut yayasan, proses mediasi, termasuk dalam persoalan utang piutang, seharusnya menjadi sarana mencari penyelesaian secara damai melalui komunikasi dan musyawarah.
Terlebih, mediasi yang berlangsung di lingkungan pemerintahan desa semestinya mengedepankan sikap saling menghormati, mengutamakan keselamatan semua pihak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Penyelesaian persoalan tidak boleh dilakukan dengan tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa, baik terhadap kepala desa, perangkat desa, maupun masyarakat.
"Persoalan apa pun seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang bermartabat dan sesuai hukum. Tidak boleh ada tindakan intimidasi ataupun kekerasan yang justru menimbulkan korban," menjadi penegasan dalam sikap yayasan.
Lebih lanjut, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut hingga tuntas.
Yayasan juga menyatakan berdiri bersama keluarga almarhum Suparjo, masyarakat Desa Sukoharjo, serta para kepala desa di Kabupaten Pati dalam memperjuangkan keadilan.
Komitmen tersebut, menurut yayasan, merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga nilai keadilan sosial, kerukunan masyarakat, serta supremasi hukum di Kabupaten Pati.
Yayasan berharap proses hukum berjalan secara terbuka dan dapat memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban maupun masyarakat luas.
Di akhir pernyataan sikapnya, Yayasan Dulur Sikep Nyawiji mengimbau seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat diharapkan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sembari tetap mengawal proses penanganan perkara melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat.
Yayasan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan, ataupun kekuasaan.
"Harapan kami, seluruh proses hukum dapat berjalan sampai tuntas sehingga kebenaran terungkap dan keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh keluarga korban serta masyarakat," demikian pernyataan sikap yang ditandatangani Sariyono selaku pengurus Yayasan Dulur Sikep Nyawiji.
(Aris)

