PatiToday.com, Pati – Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait demonstrasi yang terjadi pada 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati. Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, menyoroti pentingnya dialog yang tulus dan empati dari pemimpin daerah terhadap masyarakat.
"Aksi demonstrasi ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang memberatkan dan pernyataan kepala daerah yang merendahkan martabat rakyat," ujar Hadi Sutrisno dalam pernyataan resminya.
SNI mengakui bahwa meskipun kebijakan yang memicu demonstrasi telah dibatalkan, luka akibat ucapan yang dianggap menantang rakyat tidak bisa serta merta hilang. Hadi Sutrisno menekankan bahwa pemimpin yang baik seharusnya menenangkan, bukan memprovokasi, serta mengedepankan pelayanan, bukan memamerkan kuasa.
"Pemimpin yang baik tidak memprovokasi, tetapi menenangkan; tidak memamerkan kuasa, tetapi mengedepankan pelayanan," tegasnya.
SNI juga memberikan apresiasi kepada aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, dan unsur pengamanan lainnya, yang telah berupaya menjaga keamanan dan mencegah kerusuhan meluas selama demonstrasi berlangsung.
Ke depan, SNI mendorong terjalinnya komunikasi yang sehat dan bermartabat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuannya adalah agar aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik tanpa harus melalui benturan fisik atau kekerasan. SNI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menyampaikan aspirasi secara damai.
SNI mengingatkan bahwa peristiwa 13 Agustus mengajarkan satu hal penting: rakyat bukanlah musuh, melainkan sumber kekuasaan. Kebijakan yang merugikan rakyat bisa dibatalkan, tetapi luka akibat ucapan yang merendahkan rakyat tidak akan mudah disembuhkan.
"Pemimpin yang bijak tidak menantang rakyat, tapi merangkul mereka. Arogansi adalah api, dan kemarahan rakyat adalah bensin—jika disatukan, yang terbakar adalah kepercayaan," imbuh Hadi Sutrisno.
SNI juga menyoroti beberapa faktor yang menyebabkan amarah masyarakat Pati sulit dipadamkan:
1. Luka psikologis akibat kebijakan awal: Kenaikan PBB-P2 yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat.
2. Ucapan yang dianggap menantang rakyat: Pernyataan yang terekam kuat dan menyentuh harga diri warga.
3. Rasa ketidakpercayaan yang menumpuk: Akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah daerah.
4. Efek media sosial dan viralitas: Penyebaran informasi yang memperkuat framing kemarahan.
5. Kurangnya ruang dialog yang aman: Warga merasa tidak punya saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut SNI, pendekatan yang lebih mengena adalah dengan sentuhan hati dan pemulihan rasa percaya, baru kemudian masuk ke solusi teknis. (Aris)
