Meskipun Bupati Pati telah merasionalisasi kenaikan PBB-P2 agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat, langkah peninjauan ulang ini menunjukkan komitmen beliau terhadap kesejahteraan rakyat Pati.
Keputusan ini didorong oleh kecintaan Bupati Pati kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepemimpinan selama lima tahun ke depan. Sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan saran masyarakat mencerminkan kenegarawanan yang dibutuhkan seorang pemimpin.
Polemik kenaikan PBB-P2 diakui sebagai akibat kebuntuan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, Bupati Pati berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat demi pembangunan dan kesejahteraan warga Pati.
LBH Djoeang Pati menghimbau masyarakat Pati untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi mengganggu kondusivitas daerah karena kepentingan politik.
Semoga peninjauan ulang kebijakan PBB-P2 ini dapat menghasilkan solusi yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat Pati. (Aris)
